RIMAUNEWS, Palembang – Nama Agus Fatoni sudah tak lagi asing terdengar dikarenakan pernah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan masa jabatan 1 Oktober 2023 hingga 24 Juni 2024. Selama sembilan bulan menjabat, berbagai terobosan dan inovasi pun telah berhasil direalisasikan guna kemajuan daerah melalui 13 Gerakan Serentak.
Menurutnya, melalui Gerakan Serentak yang dilakukan secara masif di 17 Kabupaten/Kota diyakini akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Sumsel. Oleh karena itu, dia berharap semua pihak terlibat langsung dalam gerakan tersebut.
Gerakan Serentak tersebut merupakan inovasi yang dipelopori oleh Fatoni. Gerakan Serentak ini dilaksanakan bersama-sama Pemprov Sumsel bersama dengan elemen lainnya guna percepatan pembangunan di Sumsel.
Adapun tiga belas Gerakan serentak yang dimaksud meliputi Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak (GPISS), Gerakan Pasar Murah Serentak (GPMSS), Gerakan Penanganan Stunting Serentak (GPStSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak (GPSSS) juga Gerakan Bedah Rumah Serentak (GBRSS).
Kemudian Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan se-Sumsel (GPTRSS), Gerakan Mudik Bersama Serentak (GMBSS), Gerakan Pelayanan Keluarga Berencana Serentak (GPKBS) dan Gerakan Launching Kantor Penerbitan Dokumen Elektronik (GLKPESS).
Selanjutnya ada juga Gerakan Tanam Serentak se-Sumsel, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office, Gerakan Mudik Bareng Serentak se-Sumsel, Gerakan Berkurban Serentak se-Sumsel dan Gerakan Bangga dan Cinta Kopi Sumsel.
Tak hanya itu, Fatoni juga berhasil menjalankan sejumlah program prioritas Pemprov Sumsel, di antaranya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan dukungan pelakasanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sebagaimana diketahui, masa jabatan Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumsel telah berakhir pada 24 Juni 2024. Di hari yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (24/6) lalu. (ril)
