RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, M.M., menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi seluruh anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap anak difabel di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel yang berlangsung di Hotel The Zuri, Palembang, pada Senin (15/7/2025).
Dalam forum ini, Herman Deru menyoroti pentingnya inventarisasi data anak difabel di seluruh wilayah Sumsel sebagai langkah awal menuju kesetaraan.
“Di antara anak-anak berkebutuhan khusus, seperti siswa SLB, baik laki-laki maupun perempuan, harus kita pastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan dan pelayanan lainnya yang setara,” ujar Gubernur dengan tegas.
Menurutnya, perlakuan yang adil harus dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah anak difabel yang ada di setiap kabupaten dan kota.
Ia menyebutkan bahwa masih banyak orang tua yang enggan menampilkan anak difabel mereka ke ruang publik karena rasa malu atau tekanan sosial. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kondisi tersebut sebagai kutukan.
“Padahal, anak-anak tidak bisa memilih untuk dilahirkan seperti apa. Mereka tetap anak kita yang punya hak untuk bahagia dan berkembang,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur memerintahkan secara langsung kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumsel agar memulai pendataan anak-anak difabel di wilayah masing-masing. Ia mengingatkan bahwa inventarisasi ini tidak boleh bersifat sukarela atau alamiah semata, karena banyak anak yang masih tersembunyi dari pendataan resmi.
“Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan mereka juga merasa diakui, diberdayakan, dan tidak dikucilkan. Jangan sampai hak dasar mereka terabaikan hanya karena tidak masuk dalam sistem atau data pemerintah,” ujarnya.
Ia meminta agar dinas terkait bergerak cepat dan kolaboratif bersama masyarakat.
Gubernur Herman Deru juga menekankan bahwa isu kesetaraan dan perlindungan anak ini harus menjadi perhatian utama para kepala daerah.
“Sekembalinya dari kegiatan ini, saya harap seluruh bupati dan wali kota langsung menindaklanjuti di daerahnya masing-masing,” imbaunya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru juga menyerahkan penghargaan Standarisasi Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak kepada sejumlah institusi yang dinilai ramah anak. Penghargaan itu diberikan kepada Puskesmas Rawa Bening OKU Timur, SD Negeri 5 Indralaya, SMP Negeri Cecar, dan SMA Unggulan 2 Talang Ubi.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sumsel kembali menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Inventarisasi, perhatian khusus, dan perlindungan yang merata diharapkan dapat menciptakan Sumsel yang inklusif, adil, dan ramah terhadap seluruh anak-anak Indonesia.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPD RI Dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, M.M., Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum., serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PPPA RI Ir. Destri Handayani. (ril)
