RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Pada Rapat Koordinasi Daerah Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Hotel Santika Premier Palembang, Senin (8/12/2025), Sumsel dinobatkan sebagai provinsi dengan capaian sasaran Program MBG terbesar di Pulau Sumatera.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan Program MBG di Sumsel memberi dampak ekonomi yang sangat positif bagi berbagai sektor.
Berdasarkan hasil Survei BPS, sektor industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 9,6 persen, jasa angkutan meningkat 9,1 persen, perdagangan besar dan eceran naik 10,3 persen, serta sektor penyediaan makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,6 persen. UMKM juga semakin terlibat dalam rantai pasok pangan, sementara konsumsi masyarakat meningkat sehingga mengakselerasi belanja pemerintah dan mendorong ekonomi daerah.
Selain itu, indikator makro ekonomi Sumsel juga terus menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 5,2 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Inflasi November 2025 sebesar 2,91 persen dalam kondisi terkendali, pengangguran menurun, dan angka kemiskinan terus bergerak menuju satu digit.
“Perkembangan Program MBG patut kita syukuri. Dari target 808 SPPG hingga Desember 2025, telah beroperasi 500 SPPG yang melayani kurang lebih 1,5 juta penerima manfaat setiap hari. Ini merupakan capaian terbesar MBG di wilayah Sumatera dan tentu tidak lepas dari dukungan Pak Gubernur,” jelas Yulianto.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dalam arahannya menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dilandasi oleh data, bukan berdasarkan perasaan semata. Menurutnya, data yang akurat menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.
“Bangga dan bersyukur, sajian data tadi membuat kita merasa bahwa kerja ini tidak sia-sia. Inilah hasil bila kita bekerja berdasarkan indikator, bukan berdasarkan feeling atau perasaan. Data menjadi pijakan awal setiap kebijakan,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan para Kepala BPS kabupaten/kota untuk terus meningkatkan komunikasi dengan para kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari lalu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca indikator kemiskinan dan pembangunan.
Ia mencontohkan masih adanya kepala daerah yang menilai turunnya angka kemiskinan secara keliru akibat perspektif lama yang tidak berbasis data.
“Literasi data bukan hanya untuk masyarakat atau kepala desa, tetapi juga untuk seluruh pengambil kebijakan. Tanpa data, kita ibarat berjalan dalam gelap — melihat cahaya, tapi ternyata itu kunang-kunang, bukan lampu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru juga mengenang sejumlah program yang dahulu dianggap kecil, namun kini justru menunjukkan dampak signifikan, salah satunya Program Sumsel Mandiri Pangan.
“Dulu program ini sempat ditertawakan karena dianggap kecil-kecil. Tapi kalau dilakukan bersama, yang kecil akan menjadi besar. Itulah tugas pemimpin: memotivasi, mengajak, mendorong, dan memberi resonansi,” jelasnya.
Ia menegaskan upaya mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif terus dilakukan. Hasilnya, Sumsel mampu mempertahankan predikat sebagai salah satu provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di tingkat nasional.
Gubernur HD juga meminta BPS kabupaten/kota untuk aktif menjalin komunikasi intensif dengan para bupati dan wali kota agar kebijakan yang diambil tetap berbasis data terkini.
“Tanpa data, para pemimpin daerah bisa salah mengira. Maka BPS harus rajin memberi informasi agar mereka tidak berjalan dalam kegelapan,” tegasnya.
Ia turut menyoroti adanya perbedaan kinerja antar daerah, mulai dari kabupaten yang berhasil menurunkan kemiskinan hingga daerah yang masih mengalami anomali, yakni wilayah kaya dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Menurutnya, tingkat literasi data pimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan.
Gubernur kembali menegaskan bahwa dari target 808 SPPG, hingga Desember 2025 sudah beroperasi 500 SPPG yang melayani 1,5 juta penerima manfaat setiap hari, menjadikan Sumsel sebagai yang terbesar di Sumatera.
Ia berharap target pembangunan 808 SPPG dapat segera dituntaskan, mengingat hasil survei BPS telah menunjukkan manfaat langsung MBG terhadap kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, Program MBG merupakan program kolaboratif yang membutuhkan pengawasan berjenjang dan terstruktur. Laporan hasil survei BPS diminta untuk dibagikan ke seluruh kabupaten/kota sebagai dasar pengawasan program.
“Provinsi mengawasi kabupaten/kota, kabupaten/kota mengawasi pelaksana di lapangan. Dengan kolaborasi yang baik, target 808 SPPG dapat dipercepat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumsel atas dukungannya terhadap penyediaan data statistik berkualitas.
Pada tahun 2025, Sumsel berhasil meraih tiga penghargaan nasional sekaligus, yakni TPID Award 2025 sebagai Provinsi Pengendali Inflasi Terbaik, TP2DD Award 2025, dan TKAD Award 2025.
Deputi BPS juga menyoroti kemajuan pembangunan New Palembang Port di Tanjung Barat yang diproyeksikan akan memperkuat arus logistik dan meningkatkan investasi di Sumatera Selatan.
Ia menegaskan bahwa Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan serta usia 7–15 tahun sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2045.
Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi lokal, serta penurunan angka kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Penghargaan Desa/Kelurahan Cinta Statistik kepada 17 kabupaten/kota di Sumsel sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi statistik hingga ke tingkat akar rumput.
Rakor ini dihadiri Gubernur Sumsel, Deputi BPS RI Moh. Edy Mahmud, Kepala BPS Sumsel Yulianto beserta jajaran BPS kabupaten/kota, para kepala daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan Program MBG.
