RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menaruh harapan besar kepada Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai agen perubahan sosial yang mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur H. Herman Deru saat membuka kegiatan HKG PKK ke-53, Rakon PKK, dan Rakerda Dekranasda Sumsel di The Sultan Convention Center Palembang, Rabu (25/6/2025).
Dalam sambutannya, Herman Deru memuji konsistensi PKK dan Dekranasda dalam memperjuangkan kesejahteraan keluarga dan memajukan kerajinan daerah. Menurutnya, kedua organisasi ini mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat.
“Gerakan PKK dan kegiatan Dekranasda tidak boleh stagnan. Mereka harus terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman,” ujar Herman Deru.
Ia mengajak seluruh pengurus PKK dan Dekranasda agar tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga sebagai inisiator gagasan yang mengakar dari realitas lapangan.
Gubernur Herman Deru mencontohkan, permasalahan yang dihadapi tiap daerah bisa sangat berbeda. Di satu daerah mungkin soal gizi buruk, sementara di tempat lain masalah utama adalah pengelolaan sampah atau ketahanan pangan. Di sinilah, menurutnya, peran Ketua TP PKK dan Dekranasda menjadi sangat strategis.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran Dekranasda sebagai motor penggerak UMKM dan pelaku kerajinan daerah. Produk lokal, menurutnya, harus mendapat dukungan promosi dan akses pasar yang memadai agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Produk unggulan dari tiap kabupaten/kota harus bisa dikurasi dengan baik, lalu ditampilkan sebagai representasi identitas daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru dalam sambutannya menegaskan bahwa kiprah PKK kini telah menyatu dengan kebijakan strategis pemerintah, khususnya dalam mendorong kemandirian keluarga dan pemberdayaan perempuan.
Ia menyampaikan sambutan tertulis dari Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya peringatan HKG sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi kinerja organisasi.
“PKK adalah gerakan sosial yang terus berkembang dan bertransformasi. Bukan sekadar organisasi perempuan, tapi sudah menjadi kekuatan sosial yang nyata,” ujar Feby.
Dukungan pemerintah pun semakin menguat dengan diberikannya landasan hukum dan pendanaan dari APBN dan APBD. PKK kini resmi berstatus sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menjadikannya memiliki kedudukan legal dalam struktur pemerintahan lokal.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, termasuk Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, para Kepala OPD, Ketua TP PKK kabupaten/kota, dan perwakilan organisasi wanita se-Sumatera Selatan. (ril)
