RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat swasembada pangan melalui ekspansi lahan sawah secara besar-besaran. Tahun ini, Pemprov Sumsel menggandeng TNI dalam program konstruksi cetak sawah seluas 48.000 hektare.
Dalam penandatanganan kontrak program tersebut yang berlangsung di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (18/6/2025), Gubernur Herman Deru mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan berbagai pihak dalam mendorong program ini.
“Ini kerja besar dan strategis. Cetak sawah bukan pekerjaan mudah, tapi jika dilakukan bersama-sama, hasilnya akan luar biasa untuk rakyat,” ungkapnya.
Target tahun ini mencakup sembilan kabupaten, mulai dari Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Ogan Ilir, hingga Musi Banyuasin dan PALI. Lahan yang siap digarap bersama TNI saat ini mencapai 1.800 hektar.
Gubernur menjelaskan, hasil panen dari cetak sawah ini dapat menggandakan kontribusi Sumsel dalam stok pangan nasional. Sekali panen diproyeksikan menghasilkan 300 ribu ton gabah kering giling. Bila dua kali panen, hasilnya bisa mencapai 600 ribu ton.
“Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi proyek strategis ketahanan nasional. Kami ingin Sumsel jadi garda terdepan pangan Indonesia,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan harus dibarengi dengan keberlanjutan produksi. Sawah yang dicetak harus menjadi lahan aktif dan produktif, bukan hanya proyek jangka pendek.
Dukungan TNI mendapat apresiasi khusus dari Herman Deru. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pangdam II Sriwijaya, Danrem, Dandim, hingga Babinsa yang telah turun langsung ke lapangan.
“Tenaga, pikiran, dan dedikasi mereka sangat berarti. Ini sinergi nyata yang patut dicontoh,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Sumsel, Bambang Pranomo, menyampaikan bahwa ada 23.800 hektare lahan tambahan yang akan dikontrak setelah penyesuaian dari Kementerian Pertanian. Ia optimis target ini tercapai dengan percepatan proses administrasi.
Bambang juga menekankan pentingnya kesesuaian lokasi cetak sawah dengan kriteria teknis, seperti luas minimal, status legalitas tanah, serta kesesuaian tata ruang dan kawasan budidaya.
Penandatanganan kontrak kali ini melibatkan Danrem 044/Gapo dan dinas pertanian dari beberapa kabupaten, termasuk Muara Enim, OKU Timur, Musi Rawas, dan PALI. (ril)
