RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Sektor Pertambangan dan Energi yang digelar di Griya Agung, Palembang, Selasa malam (10/6/2025). Ia didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.
Rakor tersebut dihadiri para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel Andi Asmara, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Sumsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa Rakor ini digelar sebagai sarana bertukar pikiran dan menjaring masukan dari para pelaku usaha demi kemajuan pembangunan Sumsel melalui sektor pertambangan dan energi.
“Malam ini saya dan Pak Wagub sengaja hadir agar kita bisa berdiskusi langsung, saling berbagi ide untuk mendukung pembangunan Sumsel melalui sektor pertambangan dan energi,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR yang tepat sasaran dan transparan. Herman Deru meminta perusahaan lebih kompak, terutama perusahaan swasta, dalam menyelaraskan program TJSL agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya yakin TJSL dan CSR selama ini sudah berjalan, tapi mungkin tidak terkoordinasi dengan baik. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang merasa tidak diperhatikan. Bisa jadi perusahaan sudah berkontribusi, tetapi kurang terdokumentasi atau tidak terpublikasi,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa aktivitas perusahaan tidak boleh merugikan masyarakat. Salah satu isu yang disorotnya adalah penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut hasil tambang yang kerap menimbulkan keluhan warga.
“Jangan sampai aktivitas kita justru merugikan masyarakat. Kalau bisa, CSR tidak hanya dalam bentuk program, tetapi juga dengan meminimalisir gangguan seperti debu, kemacetan, atau kerusakan jalan,” tegasnya.
Untuk meningkatkan koordinasi, Pemprov Sumsel telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan CSR yang diketuai Asisten II Setda Sumsel. Satgas ini akan memastikan penyaluran dan pelaksanaan CSR berjalan transparan dan tepat guna.
Herman Deru juga meminta kendaraan pengangkut hasil tambang menggunakan plat Sumsel (BG) agar pajaknya masuk ke daerah dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan.
Sementara itu, Wakil Gubernur H. Cik Ujang menambahkan bahwa perusahaan tambang harus segera berkolaborasi membangun jalan khusus untuk angkutan tambang.
“Masyarakat sudah banyak mengeluh, dan jika tidak ditangani, dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial,” tandasnya. (ril)
