RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, MM, secara resmi mengukuhkan dr. Arios Saplis sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan yang baru, di Griya Agung Palembang, Selasa (5/8/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa tugas BKKBN bukan hanya mengatur jumlah kelahiran, tetapi juga bertanggung jawab besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Ia menyoroti pentingnya memahami perbedaan tugas BKKBN dan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.
“Seringkali orang awam mengira tumpang tindih dengan Dukcapil. Padahal, tugas pokoknya berbeda. Dukcapil menangani administrasi kependudukan, sementara BKKBN fokus pada upaya kesejahteraan keluarga, dimulai dari pengaturan kelahiran,” jelasnya.
Lebih jauh, Gubernur menekankan bahwa Indonesia telah berhasil dalam pengendalian angka kelahiran, namun tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam menangani isu stunting.
“Sumsel pernah mencatat sejarah sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting tertinggi nasional pada tahun 2023, dan saya minta agar Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel yang baru ini juga ada legacy. Bukan hanya mempertahankan yang sudah ada, tapi juga ditingkatkan,” ujarnya.
Herman Deru juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara BKKBN dengan para mitra, khususnya PKK di berbagai tingkatan wilayah.
Ia mengatakan Kepala Perwakilan BKKBN yang baru untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, antara lain:
Gerakan masif aktivasi dan penghidupan kembali posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kepada bayi, balita, dan lansia.
Sosialisasi pentingnya program pengaturan kelahiran (KB) yang menyasar hingga wilayah terpencil dan terluar.
Meningkatkan peran penyuluh KB agar benar-benar hadir di lapangan, bukan hanya sebagai simbol. Meningkatkan akurasi pengukuran gizi balita, termasuk perbaikan alat ukur di posyandu.
“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, khususnya kaum lemah. Saya bersyukur, saat ini masyarakat mulai bangga menjadi pengurus posyandu,” tambahnya.
Gubernur juga mendorong agar program KB dan pengentasan stunting tidak hanya berhenti pada seremoni, tapi ditindaklanjuti melalui gerakan yang nyata, seperti menghidupkan kembali program TNI Manunggal KB Kesehatan.
Program ini merupakan gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk meningkatkan capaian program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
Menutup arahannya, Gubernur berharap agar Kepala Perwakilan BKKBN yang baru mampu menyusun rencana strategis bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait agar pada tahun 2026 Sumsel telah memiliki langkah konkret dan kolaboratif untuk menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas generasi penerus.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel, Hj. Feby Deru, serta Wakil Walikota Lubuklinggau, Rustam Efendi dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. (*)
