RIMAUNEWS.CO.ID, Muara Enim – Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., mengusulkan agar kewenangan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini berada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Usulan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Optimalisasi Pendapatan Daerah yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, di Griya Agung Palembang, Senin (6/10).
Dalam rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sumatera Selatan itu, Bupati menegaskan kesiapannya untuk turun langsung dari rumah ke rumah (door to door) dalam rangka mengejar piutang PKB di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, hingga 3 Oktober 2025, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari PKB, BBN-KB, Opsen PKB, Opsen BBN-KB, PBB-KB, PAP, dan Pajak Pokok di Kabupaten Muara Enim telah mencapai 86 persen dari target sebesar Rp253 miliar.
Guna mempercepat capaian target tersebut, Bupati menilai dibutuhkan inisiatif dari pemerintah daerah, termasuk pelibatan langsung dalam penagihan piutang pajak kendaraan yang selama ini dikelola provinsi.
Terkait dengan kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Bupati Edison mengakui hal itu berdampak pada pengurangan anggaran daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting, di antaranya melalui efisiensi anggaran dengan mengutamakan program prioritas serta optimalisasi peran perusahaan daerah.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga berencana mendirikan perusahaan daerah yang bergerak di bidang transportasi angkutan batubara. Menurut Bupati, potensi bisnis ini cukup menjanjikan, seiring meningkatnya produksi nasional dan tingginya permintaan baik di pasar domestik maupun ekspor, serta keberadaan jalan hauling batubara di wilayah Muara Enim. (*)
