Hadiri Rapat Bersama Menteri ATR/BPN, Bupati Edison Paparkan Enam RDTR yang Sudah Terintegrasi dengan Sistem OSS di Muara Enim

RIMAUNEWS.CO.ID, Muara Enim – Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., menghadiri rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Ruang VIP Bandara SMB II Palembang, Kamis (9/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Bupati Edison menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

Bupati menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Muara Enim telah menetapkan enam Peraturan Bupati (Perbup) terkait RDTR, di antaranya kawasan perkotaan dan industri di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kawasan Perkotaan Semende Darat Laut (SDL), Lubai Ulu, serta Empat Petulai Dangku (EPL), yang seluruhnya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, Edison juga menjelaskan progres penyusunan RDTR untuk beberapa wilayah lain, seperti kawasan perkotaan di Kecamatan Rambang, Gelumbang, Lembak, dan Belimbing, yang saat ini telah memasuki tahap penyusunan dokumen teknis.

Sementara itu, terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim tahun 2018–2038 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, saat ini tengah dilakukan proses revisi. Dokumen revisi tersebut telah diajukan ke DPRD Kabupaten Muara Enim untuk dibahas lebih lanjut.

Lebih lanjut, Bupati Edison mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim kini tengah fokus mempercepat pengadaan lahan untuk pembangunan lima jembatan layang di Simpang Belimbing, Ujan Mas, Gunung Megang 1, Gunung Megang 2, dan Muara Enim, dengan total kebutuhan lahan mencapai 86.076 meter persegi.

Melalui forum tersebut, Bupati berharap dukungan dari Kementerian ATR/BPN agar proses pengadaan lahan dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga tidak menghambat jadwal pembangunan di daerah.

“Dukungan dari Kementerian ATR/BPN sangat kami harapkan agar proses pengadaan lahan dapat segera rampung. Ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bupati Edison. (*)