RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nopianto mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pembahasan saat ini masih dalam tahap rancangan awal dan akan melewati proses dialog intensif antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Badan Anggaran DPRD Sumsel.
“Harapan kita APBD 2026 benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dan selaras dengan RPJMD serta visi-misi Gubernur. Karena ini baru rancangan, tentu masih ada proses diskusi dan penyelarasan,” kata Nopianto, Senin (8/9/2025).
DPRD Sumsel juga berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan arah kebijakan keuangan daerah sinkron dengan regulasi pusat serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Nopianto menyoroti adanya wacana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi postur APBD 2026, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada dana bagi hasil, khususnya dari sektor migas dan cukai hasil tembakau.
“Kalau pemotongan itu benar dilakukan, dampaknya akan sangat terasa. Daerah masih punya kebutuhan besar untuk pembangunan. Kami berharap pemerintah pusat lebih selektif, jangan dipukul rata ke semua daerah,” tegas politisi Partai NasDem ini.
Meski menghadapi potensi tantangan tersebut, DPRD bersama pemerintah provinsi berkomitmen menjaga agar postur APBD tetap sehat. Upaya efisiensi akan dilakukan tanpa mengurangi prioritas utama, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar masyarakat, hingga program strategis daerah.
“APBD bukan hanya soal angka, tetapi instrumen penting untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu, arah kebijakan harus jelas, fokus, dan tepat sasaran,” ujar Nopianto.
DPRD Sumsel menargetkan agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi daerah. Nopianto pun berharap seluruh pihak dapat memberi masukan agar rancangan APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah. (*)
