RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang (HDCU) mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2014, angka kemiskinan di Sumsel berhasil ditekan hingga satu digit, dari 10,15 persen pada 2024 menjadi 9,85 persen pada 2025.
Capaian tersebut terungkap dalam rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel yang disampaikan Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, pada Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se-Provinsi Sumsel Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Kamis (5/2/2026) siang.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru yang didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang menyampaikan bahwa rilis statistik nasional menunjukkan Sumsel berada di jalur yang tepat, tidak hanya dalam penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,11 persen, sementara Sumsel mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,35 persen dan menjadi kontributor ketiga terbesar di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.
“Pertumbuhan Kepulauan Riau ditopang sektor industri, sementara Sumsel tumbuh secara inklusif. Kita memiliki pertambangan, pertanian, industri pengolahan hingga real estat. Ini menandakan pertumbuhan pembangunan perumahan yang sangat signifikan,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa Sumsel merupakan bingkai besar dari kontribusi seluruh kabupaten dan kota. Setiap fluktuasi angka statistik, baik naik maupun turun, merupakan hasil kontribusi bersama seluruh daerah di Sumsel yang pada akhirnya juga mempengaruhi capaian nasional.
Menurut Herman Deru, penurunan angka kemiskinan ini merupakan buah kerja kolektif seluruh perangkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Selain kemiskinan yang menurun, angka pengangguran juga berhasil ditekan hingga berada di angka 3,59 persen.
Data BPS juga menunjukkan sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi mencapai 44 persen. Gubernur menilai potensi ini masih dapat terus dikembangkan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta penguatan hilirisasi dan perdagangan. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja menyusun peta potensi serapan tenaga kerja agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Herman Deru kembali mengingatkan terdapat dua strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat atau menekan biaya hidup. Salah satu upaya konkret yang terus didorong adalah melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
“Hari ini menjadi puncak kebahagiaan saya. Ini adalah cita-cita saya bahkan sebelum menjadi gubernur. Sumsel memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, namun selama ini angka kemiskinan selalu dua digit. Alhamdulillah, perlahan turun hingga akhirnya menjadi satu digit,” ungkapnya.
Ia mengenang pada 2015 angka kemiskinan Sumsel sempat mencapai 14,25 persen, kemudian turun menjadi 12,80 persen pada awal kepemimpinannya di 2018, hingga akhirnya mencapai 9,85 persen pada September 2025.
Meski demikian, Herman Deru mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah. Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama, salah satunya dengan menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
“Kita boleh bangga, tetapi tidak boleh lalai. Data yang akurat menjadi kunci kebijakan yang tepat. Selama ini kita bisa melangkah tanpa keraguan karena memiliki data yang benar,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada BPS RI dan BPS Sumsel atas kerja keras serta kontribusinya. Ia berharap capaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Sumsel sebagai bukti bahwa upaya pemerintah mulai membuahkan hasil nyata.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto menjelaskan empat Berita Resmi Statistik yang dirilis meliputi kondisi ketenagakerjaan Provinsi Sumsel, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan profil kemiskinan.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 9,85 persen, menurun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 898,24 ribu orang, turun 21,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada September 2025 sebesar 8,91 persen, turun 0,19 persen poin dari Maret 2025. Sementara di wilayah perdesaan sebesar 10,43 persen atau turun 0,36 persen poin dari Maret 2025.
Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp720,21 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp 80,66 juta.
Ekonomi Sumsel tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,91 persen.
“Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, kita selalu menunjukkan tren positif. Dari seluruh kategori, semuanya tumbuh dan paling tinggi ada di sektor akomodasi. Pertumbuhan ekonomi Sumsel juga sangat ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. (*)
