RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H Edward Candra, M.H menegaskan bahwa Pemprov Sumsel terus berupaya mengoptimalkan APBD dan meningkatkan perputaran uang di daerah. Upaya tersebut juga ditopang oleh percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang akan terus diperkuat pada tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan Edward dalam kegiatan Executive Coffee Morning “Merajut Sinergi, Memacu Akselerasi” bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto, di kantor OJK Sumsel, Jumat (12/12/2025).
Menurut Edward, bicara tentang APBD berarti berbicara tentang masa depan daerah. Ia menegaskan bahwa visi pemerintahan HDCU pada periode kedua, yaitu “Maju Terus Untuk Semua”, menjadi dasar dari seluruh arah pembangunan Sumatera Selatan.
“Ada 12 program prioritas yang sedang kita jalankan. Prioritas belanja daerah tetap mengacu pada visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini realisasi APBD telah mencapai 78 persen. Memang ada pergeseran seiring pelantikan kepala daerah yang baru, terutama di sektor infrastruktur. Namun dengan waktu tersisa, kami terus mengoptimalkan anggaran,” ujarnya.
Edward menambahkan bahwa sejumlah program juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, beberapa agenda perlu terus dikomunikasikan dan disinergikan agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Ia menekankan bahwa skala ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya APBD. Pemprov Sumsel bahkan berhasil meraih Penghargaan TP2DD Terbaik I se-Sumatera tahun 2025, serta memperluas kemudahan sistem perizinan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita akan memasuki tahun 2026 ketika ruang fiskal semakin sempit. Tahun depan, APBD Sumsel turun menjadi Rp9,6 triliun dari Rp11,4 triliun pada tahun sebelumnya,” kata Edward.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan Executive Coffee Morning tersebut juga menjadi ajang penggalangan donasi melalui FKIJK Sumsel. Total donasi yang terkumpul mencapai Rp36.081.575 yang akan disalurkan untuk membantu daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Sementara itu, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto memaparkan potret sektor jasa keuangan Sumsel tahun 2025. Ia menyebut pertumbuhan kredit nasional mencapai 7,6 persen, sedangkan di Sumsel berada pada level 5,8 persen. Kredit produktif di daerah juga terbilang positif, dengan total penyaluran mencapai Rp 71 triliun.
“Risiko kredit perbankan di Sumsel masih perlu mendapat perhatian. Aktivitas transaksi pasar saham cukup menggeliat, namun di sektor fintech, jumlah masyarakat yang meminjam masih lebih tinggi dibanding yang menabung,” jelas Arifin.
Ia juga menyoroti meningkatnya kejahatan keuangan dan isu keamanan siber. Sepanjang 2025, IASC menerima lebih dari 274 ribu laporan terkait kejahatan keuangan dan serangan siber.
Selain itu, Arifin menyampaikan bahwa program kerja TPAKD Sumsel sepanjang 2025 berjalan baik, termasuk program Aksi Pangan serta Sultan Muda Sumsel yang bertujuan mendorong inklusi keuangan masyarakat.
“Di tahun 2026, kita menghadapi sejumlah dinamika seperti pengembangan komoditas dan sektor produktif, transformasi digital, risiko keamanan siber, serta konsolidasi industri jasa keuangan,” ujarnya. (*)
