RIMAUNEWS, Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menerima kunjungan Pimpinan dan anggota komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam rangka pengawasan terhadap program keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana bertempat di Griya Agung, Senin (15/7/2024).
Dalam kesempatan itu Elen Setiadi mengatakan, Provinsi Sumsel telah menajalankan berbagai program unggulan seperti penurunan Inflasi, penurunan kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan dan kebencanaan. Dimana permasalahan tersebut telah ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait.
“Terbukti hasil rilis BPS Tanggal 1 Juli 2024 jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumsel Bulan Maret 2023 berjumlah 1.100,083 orang (11,78%) dan mengalami penurunan menjadi 984,024 orang (10,97%) pada Maret 2024 dari jumlah penduduk Sumsel 8,8 juta jiwa,” katanya.
Dalam hal Penanganan Bencana, menurut dia, Wilayah Provinsi Sumsel sangat erat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat musim penghujan potensi bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang. Saat musim kemarau ancaman kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
“Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan bencana dengan menetapkan status Siaga dan Tanggap Darurat dan telah melakukan evakuasi, penyelamatan kepada warga yang terdampak. Bantuan berupa logistik, obat-obatan, peralatan penanggulangan banjir dan mendirikan dapur umum,” tuturnya.
Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, Elen mengungkapkan, tahun ini embarkasi/debarkasi Palembang memberangkatkan 8.467 jemaah haji dengan rincian 7.263 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.109 jemaah asal Bangka Belitung, dan 95 petugas kloter.
“Alhamdulillah, proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji embarkasi/debarkasi Palembang tahun ini berjalan lancar, tanpa ada kendala berarti. Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergi yang baik antara instansi terkait, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Kemenag Sumsel, Pengelola Asrama Haji Sumsel, TNI dan Polri, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Palembang, Kantor Imigrasi Palembang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Saudi Arabian Airlines, Angkasa Pura II Palembang, hingga pihak DAMRI,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki, yang diukur dari 3 (tiga komponen) kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG Sumsel Tahun 2023 sebesar 93,19 berada di atas angka Nasional sebesar 91,85. Sumsel berada di peringkat 9 Nasional.
Lebih jauh Elen menguraikan, Provinsi Sumsel pada tahun 2023 mendapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu penghargaan yang diberikan oleh Presiden sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kab/ Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dengan kategori madya yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 pada kategori pratama.
“Saya berharap berharap kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR-RI agar memberikan dukungan serta partisipasi aktif sesuai tugas serta kewenangannya. Kiranya data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait, benar-benar dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pembangunan dimasa yang akan datang khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Daerah,” tandasnya.
Sementara Ketua Tim Kunjungan sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang mengatakan, kunjungan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI Reses masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, menjadi kunjungan yang terakhir bagi komisi VIII DPR RI, sebelum 1 Oktober nanti yang akan dilakukan pelantikan kembali.
“Oleh karena itu kunjungan kali ini sangat strategis buat kedepan, maka kami akan menyampaikan berbagai hal yang kami hadapi, dan tantangan yang ada. Kunjungan kita melakukan reses, DPR RI sudah reses mengunjungi dapil, memastikan program berjalan dan pengawasan, berbagai hal tentu akan kita bicarakan di tempat kunjungan terkait dengan apa yang diputuskan di komisi masing-masing. Di komisi VIII persoalan sosial kita masih banyak hal yang didiskusikan terutama dalam hal penanganan masyarakat miskin,“ tandasnya. (ril)
