Gubernur dan Wagub Dengarkan Arahan Presiden RI Secara Virtual
RIMAUNEWS, PALEMBANG- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru meminta pada Presiden RI, Joko Widodo untuk dapat menyalurkan vaksin Covid-19 secara proporsional ke daerah. Sehingga percepatan vaksinasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dapat berjalan sesuai dengan target.
“Kami di daerah ini, pak Presiden sangat siap untuk memberikan vaksinasi pada masyarakat. Kedalanya kuota vaksin yang diterima daerah sangat terbatas. Jadi kami berharap pembagian vaksin itu dilakukan secara proporsional. Jangan sampai ini menjadi penghambat percepatan vaksinasi,” tegas Herman Deru pada saat mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin secara virtual yang diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Senin (19/7) siang.
Dia menyebut untuk Sumsel saja sampai saat ini baru 13 persen penduduk yang di vaksin dosis pertama, dan 5, 98 persen dosis kedua. Pada hal antusias warga untuk divaksin sangat tinggi namun terkendala pada terbatasnya pasokan vaksin yang dikirim pemerintah pusat.
“Saya rasa hal ini juga menjadi permasalahan bagi provinsi dan daerah yang lain,” jelasnya.
Bukan itu saja Herman Deru dengan didampingi Wagub Mawardi Yahya pada kesempatan itu mengusulkan pada Presiden agar istilah PPKM Darurat diubah, sebab kata darurat akan membuat masyarakat khawatir.
“Izin pak presiden sekedar informasi, masyarakat ini agak sedikit takut mendengar kata PPKM darurat ini pak, mungkin istilahnya diganti saja dengan yang lain. Karena kalau bicara tentang darurat itu masyarakat menjadi khawatir,” imbuh Herman Deru.
Menanggapi pernyataan Gubernur Herman Deru tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan, jumlah vaksin memang terbatas, terlebih Indonesia belum memproduksi vaksin sendiri. Hal itu membuat pembagian ke daerah didasarkan pada hasil kajian ilmiah para epidemiologi sesuai dengan tingkat keparahan kasus Covid-19 disetiap daerah.
“Untuk vaksin ini memang kita dahulukan yang daerah yang mengalami lonjakan Covid-19 tinggi, karena itu yang kita putuskan melihat data yang tinggi terlebih dahulu, agar terbentuk herd imunity dan tidak menyebar ke daerah lain” jelas Presiden.
Sedangkan terkait dengan istilah PPKM Darurat, Dia setuju untuk diganti menjadi level 1 hingga level 4.
“Mengenai istilah PPKM Darurat juga sering sekali menjadi bahasan dan banyak masukan dari yang lain salah satunya pak Gubernur. Untuk itu kita akan ubah namanya menjadi PPKM level 1 sampai level 4, terimakasih sarannya pak gubernur,” ujar Jokowi.
Diakhir arahannya Presiden RI Jokowi Dodo meminta Kepala Daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati, TNI, Polri, dan jajaran Forkopimda untuk fokus pada permasalahan Covid-19 baik dari sisi ekonomi, manajemen, dan pengorganisasian.
Jokowi Dodo juga menegaskan dua hal yang sangat penting dalam penanganan Pandemi, untuk menerapkan dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang ketat dan percepat vaksinasi agar cepat mencapai herd imunity.
“Kepemimpinan di lapangan sangat penting kontrol keadaan dan kondisi untuk Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjalin kerjasama yang baik dalam menangani pandemi ini. Dan dua hal yang penting yakni karena kuncinya disini untuk penerapan protokol kesehatan terutama memakai masker dan percepat vaksinasi hingga kita cepat mencapai herd imunity,” tutupnya.
Usai mendengarkan arahan Presiden, kepada awak media Gubernur Herman Deru didampingi Wagub Mawardi Yahya mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden.
Sedangkan mengenai vaksin yang masih terbatas, Herman Deru mengintruksikan Bupati dan Walikota untuk sesegera mungkin menyuntikan vaksin yang ada pada masyarakat yang belum vaksin.
“Sesuai arahan Presiden juga, dan ini saya arahkan juga dengan Walikota dan Bupati untuk menyuntikan vaksin pada masyarakat dengan cadangan dosis ke 2 sambil menunggu vaksin datang lagi,” tandasnya.***
