RIMAUNEWS – Reses Tahap I Tahun 2024 Anggota DPRD Provinsi Sumsel dapil Sumsel II (Ilir Timur 1, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang) Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 2024.
Reses hari kelima, Sabtu 3 Februari 2024 diawali dengan menyerap aspirasi disekitar lingkungan SMA Candradimuka Palembang. Kemudian ke SMK Negeri 4 Palembang, Puskesmas Basuki Rahmat, RS Hermina Palembang dan RS Sriwijaya Palembang.
Hadir dalam reses Muhammad Yansuri SIP (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H M Anwar Al Syadat SSi MSi (PKS), Dr H Budiarto Marsul SE MSi (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), Antoni Yuzar SH,MH (Partai Kebangkitan Bangsa) dan H Nopianto S.Sos MM (Partai Nasdem).
Saat diwawancarai pada reses di SMK Negeri 4 Palembang, Koordinator reses Dr H Budiarto Marsul SE MSi mengatakan, pada reses ini pihaknya mendapat permohonan dari SMK 4 Palembang dimana saat ini kondisinya yang cukup tertinggal serta ditambah terdapat kekosongan jabatan Kepala Sekolah yang saat ini dijalankan oleh PLH yang dinilai cukup sulit untuk mengambil keputusan kebijakan yang strategis.
“Kita akan segera menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang mempunyai tanggung jawab mengenai pengangkatan Kepala Sekolah di Sumsel,” ucapnya.
“Disini tadi juga minta penambahan ruang kelas, aula. Itu akan kita sampaikan di rapat Paripurna. Jadi proposalnya kita minta agar segera diserahkan kepada kami sebelum tanggal 19 Februari,” katanya.
Sementara itu, saat ditanya siswa terkait reses, Ir H Zulfikri Kadir menuturkan, tugas anggota DPRD adalah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi Reses adalah turun menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya jelaskan, APBD Provinsi Sumsel mencapai Rp 11 triliun. Itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan transfer dari Pemerintah Pusat. Dana yang terkumpul itu digunakan untuk pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
“Disini tadi ada usulan minta penambahan ruang kelas, minta dibangun aula, bantuan meja dan kursi. Selain itu, minta agar Jabatan Kepala Sekolah yang masih PLH agar diganti defenitif.Itu akan disampaikan kepada PJ Gubernur, agar bisa diwujudkan,” bebernya.
Kepada siswa dia berpesan untuk menguasai Teknologi.”Pesan saya jangan tidak punya HP atau Laptop. Lewat HP dan Laptop kalian bisa belajar melalui dunia digital. Siapa yang menguasai IT dia menguasai dunia,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Tamtama Tanjung menuturkan, seluruh aspirasi dari guru, komite dan siswa akan diperjuangkan akan dapat segera terealisasi.”Hasil reses ini akan kita bawa ke Rapat Paripurna, agar dapat direalisasikan,” tuturnya.
Wakil Ketua Bidang Sarana SMK 4 Palembang, Abu Bakar, S.Pd mengatakan kepada awak media bahwa telah menyampaikan beberapa aspirasi kepada anggota Dewan pada Reses Tahap I yakni diantaranya terkendala di biaya operasional sekolah, belum terdapatnya aula Sekolah, sarana prasarana sekolah yang belum memadai dimana dengan jumlah siswa kurang lebih 2.000 siswa hal-hal tersebut cukup memperlambat kegiatan belajar mengajar di SMK 4 Palembang.
Abu bakar menyebut saat ini SMK 4 Palembang memiliki 52 Ruang Belajar dengan 8 Jurusan dimana 5 jurusan telah menjalin kerjasama dengan dunia kerja/industri, oleh sebab itu sangat dibutuhkan sarana prasarana terutama untuk kerja praktik siswa yang saat ini belum memadai.
“Saya berharap dengan adanya Reses ini dapat menyampaikan kepada Dinas Terkait agar dapat memperjuangkan SMK 4 Palembang menjadi lebih baik,” tandasnya.
Muntasir Ardi, Ketua Komite SMK 4 Palembang menyampaikan aspirasinya terkait keadaan SMK 4 Palembang saat ini yang dinilai cukup tertinggal dari sekolah lain di palembang. Dia berharap bisa bersama-sama para guru, Kepala sekolah dan anggota Komite SMK 4 Palembang berupaya agar SMK 4 Palembang bangkit kembali dengan cara memberlakukan kembali SPP siswa yang dinilai cukup membantu keadaan SMK 4 Palembang dibandingkan pada saat SPP siswa Gratis.
Ardi menyampaikan keadaan dimana terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah SMK 4 Palembang dikarenakan sudah pensiun saat ini dan menjadi salah satu penyebab terhambatnya kegiatan operasional sekolah dimana PLH tidak dapat memutuskan kebijakan mengenai pendanaan yang mendesak di SMK 4 Palembang.
“Kami mohon kepada anggota Dewan agar menyampaikan ke dinas terkait untuk segera menunjuk Kepala sekolah SMK 4 Palembang yang baru agar kegiatan operasional belajar mengajar di SMK 4 Palembang dapat kembali normal,” pungkasnya. (Yanti)
