RIMAUNEWS.CO.ID, Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/9/2025). Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur dan perwakilan dari Provinsi Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, serta Bangka Belitung. Beberapa gubernur berhalangan hadir, termasuk Gubernur Sumsel, Lampung, dan Aceh, yang masing-masing diwakili pejabat terkait.
Selain Mendagri, rakor tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, sebagai narasumber. Keduanya menyampaikan perspektif terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, dan kebijakan nasional yang harus disinergikan dengan daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca terjadinya 778 aksi di 35 provinsi pada 25 Agustus hingga 9 September 2025. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara gubernur dengan para bupati dan wali kota.
“Jika tidak bisa hadir secara langsung, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui platform virtual. Arahan dari gubernur sangat penting untuk bupati dan wali kota agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras,” ujar Tito.
Tito juga mengingatkan bahwa rakor menjadi wadah strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong kepala daerah rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan kepala daerah. Antara lain, memperbanyak dialog dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, serta melaksanakan program pro-rakyat seperti gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial.
Ia juga meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak, apalagi yang berkesan mewah. “Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik dari pejabat maupun keluarganya. Acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun sebaiknya dilakukan sederhana. Bahkan, untuk sementara, tunda perjalanan ke luar negeri,” tegas Tito.
Mendagri menambahkan, seluruh kepala daerah diminta tetap berada di wilayahnya masing-masing saat kondisi rawan. Hal ini penting untuk memastikan mereka dapat mengendalikan situasi bersama Forkopimda. “Kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus kepemimpinan,” katanya.
Rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya merespons dinamika pasca aksi unjuk rasa, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. (*)
