RIMAUNEWS.CO.ID, Palembang – Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si, memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik, Rabu (01/10/2025). Rakor ini tak hanya mendengarkan laporan dari camat, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Live TikTok agar warga bisa langsung menyampaikan keluhan.
Keluhan terbanyak yang muncul adalah soal lampu jalan. Ratu Dewa menyebutkan, dari total 53 ribu titik lampu jalan, ada sekitar 3.625 unit yang rusak dan butuh segera diperbaiki.
“Saya minta Dinas PU membuat simulasi terukur. Dalam 15 hari ke depan akan kita evaluasi progres perbaikannya. Kalau pemasangan baru, saat ini dilaporkan ada 33 ribu titik,” tegas Ratu Dewa.
Selain lampu jalan, masalah lain yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah jalan berlubang, pohon tua, drainase tersumbat, hingga genangan air. Ratu Dewa menegaskan, semua keluhan ini harus segera ditindaklanjuti oleh camat berkoordinasi dengan OPD terkait.
“Saya ingin ada progres nyata, bukan sekadar formalitas rapat. Setelah program anti mager berjalan, dalam waktu satu bulan akan saya cek langsung bersama OPD terkait untuk mencari solusi dari masalah-masalah ini,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ratu Dewa juga menekankan pentingnya mendukung program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo. Program ini diyakini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Camat harus aktif mendeteksi permasalahan di wilayahnya masing-masing dan segera mencari solusi. Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan, semakin terlihat kinerja nyata aparat di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Camat Sematang Borang, Nur Muhammad Arpan, melaporkan terdapat 149 titik lampu jalan rusak di wilayahnya. Ia juga mengungkapkan kebutuhan penambahan 249 titik lampu, meski baru disetujui 100 unit.
“Bahkan ada lampu jalan yang nyentrum, ini sangat berbahaya bagi warga. Kami berharap segera ada penanganan,” ungkapnya.
Melalui rakor ini, Pemkot Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki birokrasi, sekaligus memastikan keluhan masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan terukur. (*)
