RIMAUNEWS.CO.ID, Pangkalpinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Ulang 2025.
Kepala Disdukcapil Kota Pangkalpinang, Darwin, mengatakan salah satu upaya yang dilakukam pihaknya yakni fokus menyasar penduduk rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan.
“Petugas kami turun langsung dibantu TKSK dan PSM,” ujarnya, Senin (25/8/2025) di Disdukcapil.
Selain itu mereka juga bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah, baik itu negeri maupun swasta bagi siswa berusia 17 tahun. Tidak hanya itu, pihaknya pun menyambangi sejumlah lembaga pemasyarakatan, penduduk di perbatasan wilayah kota, hingga panti asuhan dan yayasan manula. Untuk sekolah, Disdukcapil telah menjalin kerja sama dengan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.
Darwin memastikan ketersediaan blanko KTP-el mencukupi.Tambahan stok tersebut dipastikan cukup hingga tiga bulan ke depan.
“Stok blanko aman, kita dapat tambahan 6.000 keping dari Ditjen Dukcapil,” katanya.
Mulai hari ini, Disdukcapil bersama KPU juga menyiapkan petugas di PPK kecamatan untuk melayani masyarakat yang kehilangan atau memiliki KTP rusak. Masyarakat cukup membawa dokumen pendukung seperti fotokopi KK, KTP lama yang rusak, atau surat kehilangan, dan dokumen sehingga langsung ditindaklanjuti serta KTP bisa diambil di kecamatan paling lambat Rabu pagi.
Selain itu, perekaman pemula bagi warga yang berusia 17 tahun juga dilaksanakan di kecamatan. Namun karena keterbatasan alat rekam, sebagian layanan tetap dipusatkan di kantor Disdukcapil. Pelayanan keliling ini, kata Darwin dilakukan di tujuh kecamatan hingga Rabu pagi pada hari Pilkada ulang. Jika pun tidak ada lagi pelayanan di kecamatan, maka layanan diarahkan langsung ke kantor Disdukcapil. Pada hari pemungutan suara, Rabu 27 Agustus 2025, Disdukcapil tetap membuka pelayanan hingga pukul 13.00 WIB.
Darwin menyebut hampir seluruh penduduk Pangkalpinang sudah memiliki KTP-el. Sisanya kemungkinan berada di luar daerah karena melanjutkan pendidikan. Tahun ini juga terjadi penambahan sekitar 5.000 jiwa dari kelahiran dan migrasi, sehingga jumlah pemilih bertambah.
“Hampir 99,5 persen warga sudah punya KTP,” ujarnya.
Darwin berharap upaya-upaya yang dilakukan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga Pangkalpinang sehingga dapat menggunakan hak suaranya. Ia juga mengimbau masyarakat lebih tertib administrasi kependudukan, tidak hanya soal KTP, tetapi juga akta kelahiran, kematian, maupun perkawinan.
“Mohon dicek kembali dokumen-dokumennya agar tidak ada perbedaan data,” pungkas Darwin. (Ril)
