RIMAUNEWS.CO.ID, Muara Enim – Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Muara Enim. Aturan ini ditegaskan untuk meningkatkan penerimaan daerah, memperkuat kontribusi pajak bagi pembangunan, serta memastikan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility–Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR-TJSL) selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Forum CSR-TJSL Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yang dihadiri Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim, Mukarto, S.H., serta 27 perusahaan, di Ballroom The Melio Enim Hotel, Rabu (10/12).
Wabup menjelaskan bahwa aturan wajib NPWP Muara Enim tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga agar kontribusi perusahaan melalui CSR-TJSL dapat terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Non APBD. Ia menegaskan pemotongan dana transfer pusat tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun harus diantisipasi melalui penguatan pendapatan lokal.
“Kebijakan wajib NPWP Muara Enim ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga memastikan kontribusi dunia usaha melalui CSR-TJSL dapat terintegrasi dengan RKPD Non APBD,” ujarnya.
Didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim, H. Emran Tabrani, M.Si., Wabup memaparkan bahwa realisasi CSR semester pertama 2025 mencapai Rp46,646 miliar dari 20 perusahaan, serta dana peran serta Rp2,478 miliar dari 25 perusahaan hingga akhir November 2025.
“Hal ini menjadi bukti nyata komitmen atau kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Wabup menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada perusahaan yang telah berkomitmen, serta berharap perusahaan lain dapat mengikuti jejak tersebut. Sinergi antara NPWP lokal, CSR-TJSL, dan RKPD Non APBD disebut menjadi kunci untuk mewujudkan visi MEMBARA: Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan. (*)
