Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Finda: Data Yang Tidak Aktif Lagi Jadi Beban

RIMAUNEWS, PALEMBANG- Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda secara langsung memimpin rapat Koordinasi Validasi Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dalam rapat tersebut ada beberapa persoalan seperti masalah verifikasi data yang tidak akitv lagi sehingga mengakibatkan beban Pemerintah kota Palembang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini secara langsung ditanggapi oleh Fitri bahwa secepatnya Pemkot Palembang akan segera melakukan verifikasi data dalam waktu dekat.

Kita juga akan verifikasi data sehingga kita bisa pertahankan karena cukup penting ya dengan adanya Wace ini tentu harapan kita masyarakat yang membutuhkan kartu Indonesia sehat itu segera cepat.

Ya, kepada masyarakat kota Palembang yang mengalami masalah seperti itu tidak perlu cemas.

Selain itu juga kita sudah menginstruksikan kepada Puskesmas dan juga rumah sakit yang kita miliki. Yaitu rumah sakit BARI, untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Palembang.

Jadi dengan cukup membawa KTP mereka insya Allah akan dilayani baik di tingkat kecamatan maupun di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palembang,”jelasnya senin (1/2/2021) saat memimpin rapat di Bapeda.

Lanjutnya, kita akan mengupayakan bahwa apa yang menjadi tanggungan dari pemerintah kota ini akan masuk data di DTKS ke Kementerian sehingga tidak menjadi beban pemerintah kota. Mudah-mudahan verifikasi data ini segera selesai, sehingga apa yang menjadi beban dari pemerintah kota terkait masalah data tersebut ini bisa segera diselesaikan.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Heri Aprian menambahkan jika terjadinya pemadaman data tersebut terjadi ketika orang yang mendapatkan bantuan tersebut sudah meninggal sehingga datanya terhenti. Ia juga membarikan penjelasan bagi mereka yang DTKS mereka terhenti agar segera melaporkan dan kita akan minta bantuan ke Disdukcapil untuk kita daftarkan lagi.

“Bagi masyarakat yang hendak melakukan pelaporan data yang tidak aktiv, mereka bisa datang ke disdukcapil, karena kita belum memiliki Sementara kita belum ada nanti kita arahkan ke Dukcapil,” tutupnya.(tomy) laporan acara di bapeda.(Rill)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar