RIMAUNEWS, PALEMBANG- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama 17 Bupati/ Walikota se Sumsel terus komitmen memberantas praktik Korupsi secara terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Pemprov Sumsel berharap usai aucara audiensi Pimpinan KPK hari ini. Bupati dan Walikota mengerti lebih mendalam cara mencegah dan memberantas korupsi dan fokus pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman Deru usai acara audiensi Ketua KPK RI Firli Bahuri yang juga diikuti para Bupati/Walikota se-Sumsel di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/4).
Menurut Herman Deru, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan transparan serta akuntabel, berbagai upaya telah dilakukan Pemrov Sumsel, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dari awal kita memang konsen dengan masalah pemberantasan korupsi ini, dengan diawali niatan tulus guna mendorong penyelenggaran yang pemerintahan yang bersih dan transfaran,” imbuhnya.
Terkait dengan program rencana aksi KPK RI yang memberikan standar kepada Pemda dalam membangun kerangka kerja untuk memahami elemen resiko korupsi berdasarkan sektor wilayah atau instalasi yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Herman Deru menyambut program aksi KPK tersebut dan patut didukung oleh Pemda.
“Melalui program KPK tersebut, kita banyak mendapat pencerahan tentang kewajiban- kewajiban sebagai kepala daerah utamanya dalam penyelenggaraan barang dan jasa. Dan lagi ada yang menarik, terjadi dialog tadi ada enam kepala daerah yang berdiskusi secara terbuka dengan Ketua KPK, sehingga kita merasa mendapat panduan tentang masalah pemberantasan korupsi didaerah,” tandasnya.
Dilain pihak Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK melakukan pendekatan dengan mengajak seluruh masyarakat, stakeholder, para politisi, para penyelenggara negara agar sadar akan bahaya korupsi yang akan menghambat tujuan nasional.
Menurut Firli, fakta empiris yang sering terjadi tindakan korupsi itu terkait dengan perizinan usaha, perizinan tambang, perizinan untuk para investor. Oleh sebab itu KPK menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit perizinan. KPK sejauh ini lanjut Firli terus mengikuti bagaimana pelaksanaan pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan menerapkan pelayanan sistem elektronik.
“Dengan palayanan secara elektronik hubungan secara fisik antara pemohon izin dan pemeberi izin dapat dihindari, itu cara kita untuk melakukan pencegahan korupsi. Adapun garda terdepan dalam pencegahan praktik korupsi di daerah ada pada Gubernur, Bupati dan Walikota,” tandas Firli
Wow, fantastic weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
you made running a blog look easy. The entire glance of your website is wonderful, as well as the content material!
You can see similar: ecommerce and here sklep online
Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!
Extremely helpful info particularly the closing part 🙂 I care for such
info much. I was seeking this particular information for a very long time.
Thank you and best of luck. I saw similar here: sklep online and
also here: ecommerce
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Cheers! You can read similar art here: Sklep internetowy
It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency
Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
Thanks! I saw similar blog here: Scrapebox AA List
Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been running
a blog for? you made running a blog glance easy.
The whole glance of your site is great, as neatly as the content!
You can see similar here ecommerce