RIMAUNEWS, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perusahaan tambang yang sdlama ini telah mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) di Bumi Sriwijiya belum terlibat secara aktif dalam pengentasan kemiskinan.
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, pihaknya mempunyai program yang membutuhkan banyak bantuan dari seluruh pihak untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumsel sebesar 1 digit.
Pemprov Sumsel menggelar rapat koordinasi Pemprov Sumsel, Forum CSR Kesos Sumsel dan dunia usaha dengan tema “Optimalisasi Program CSR/PKBL Perusahaan dalam Penanggulangan PMKS/Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan di Griya Agung, Selasa (10/3).
“Kami harap perusahaan yang memanfaatkan SDA di Sumsel ini berpartisipasi melalui CSR ini,” harapnya.
Mawardi menjelaskan, masih cukup banyak perusahaan tambang yang mengambil SDA dan mempunyai keuntungan yang tidak sedikit. Namun, belum melaksanakan tanggungjawabnya melalui penyaluran CSR, baik itu perusahaan gas ataupun minyak.
“Perusahaan dapat berpartisipasi melalui CSR yang Iebih besar juga, sesuai dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut,” imbuhnya.
Menurut Mawardi, sinergitas dan kolaborasi antara Pemprov Sumsel, Forum CSR Kesos Sumsel dan dunia usaha di berbagai sektor memang dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat sehingga mendorong turunnya angka kemiskinan.
“Kami harap perusahaan yang memanfaatkan SDA di Sumsel ini berpartisipasi melalui CSR ini. Forum CSR ini menampung berbagai skala mulai dari skala industri, skala pertambangan dan lainnya. Saat ini kami lihat yang ada hanya partisipasi perusahaan industri yang pendapatannya masih membutuhkan proses lebih lama,” katanya.(Aan)
